pencarian

Hasil pencarian :

Alamat Loket Pelayanan IMB/IPB/KMB PROVINSI DKI JKT

DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTAKomplek Kantor Dinas-Dinas Teknis Provinsi DKI JakartaJl. Taman Jatibaru No.1Tanah AbangJakarta Pusat.Telp. 021-3452275 (selengkapnya)

Alamat Loket Pelayanan IMB/IPB/KMB PROPINSI DKI JAKARTA

DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTAKomplek Kantor Dinas Teknis Provinsi DKI Jakarta  Jl. Taman Jatibaru No.1Tanah AbangJakarta PusatTelp. 021-3452275 (selengkapnya)

Alamat Loket Pelayanan IMB/IPB/KMB JKT BARAT

SUKU DINAS PERIZINAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATKomplek Kantor Walikota Jakarta BaratJl. Raya Kembangan No.2Jakarta BaratTelp. 021-................ SEKSI PERIZINAN BANGUNAN KECAMATAN PALMERAHJl. H. Tafsir No.2 , PalmerahJakarta BaratTelp. 021- ..................... SEKSI PERIZINAN BANGUNAN KECAMATAN CENGKARENGJl. Kamal Raya No.1, CengkarengJakarta BaratTelp. 021- ................. SEKSI PERIZINAN BANGUNAN KECAMATAN KALIDERESJl. Peta Utara No.26PegadunganJakarta BaratTelp.... (selengkapnya)

Alamat Loket Pelayanan IMB/IPB/KMB JKT TIMUR

SUKU DINAS PERIZINAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JKT TIMURKomplek Kantor Walikota Jakarta Timur. Jl. Dr. Sumarno Pulo GebangJakarta TimurTelp. 021- ..............  SEKSI PERIZINAN BANGUNAN KECAMATAN MATRAMAN Komplek Kantor Kecamatan Matraman. Jl. Balai Rakyat Utan Kayu Utara Jakarta Timur.Telp. 021- ...............  SEKSI PERIZINAN BANGUNAN KECAMATAN JATINEGARAKomplek Kantor Kecamatan JatinegaraJl. TPU Kebon NanasJakarta Timur.Telp. 021- .................. SEKSI PERIZINAN... (selengkapnya)

Alamat Loket Pelayanan IMB/IPB/KMB JKT SELATAN

SUKU DINAS PERIZINAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATANJl. Prapanca Raya No.9Blok P Kebayoran BaruJakarta SelatanTelp. 021-............... SEKSI PERIZINAN BANGUNAN KECAMATAN SETIABUDIJl. Setiabudi Barat No.8 K Jakarta SelatanTelp. 021- ................ SEKSI PERIZINAN BANGUNAN KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN Jl. Mampang Prapatan No.13Jakarta Selatan.Telp. 021- .................. SEKSI PERIZINAN BANGUNAN KECAMATAN TEBETJl. Prof.Dr. Supomo No.16Jakarta SelatanTelp. 021- .................. SEKSI... (selengkapnya)

Alamat Loket Pelayanan IMB/IPB/KMB JKT PUSAT

SUKU DINAS PERIZINAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT Jl. Tanah Abang I No.1 Lt.2Jakarta PusatTelp. 021-3850195, 3450782 SEKSI PERIZINAN BANGUNAN KECAMATAN GAMBIRJl. Tanah Abang I No.10Jakarta PusatTelp. 021-367373, 3483202 SEKSI PERIZINAN BANGUNAN KECAMATAN TANAH ABANGJl. KH. Mas Mansyur No.130Jakarta PusatTelp. 021-3101574, 3294417. SEKSI PERIZINAN BANGUNAN KECAMATAN SAWAH BESARJl. Krekot Jaya 1 No.4CJakarta PusatTelp. 021-3505604, 3459470 SEKSI PERIZINAN BANGUNAN... (selengkapnya)

Alamat Loket Pelayanan IMB/IPB/KMB JKT UTARA

SUKU DINAS PERIZINAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARAKomplek Kantor Walikota Jakarta UtaraJl. Yos Sudarso No.27-29Tanjung PriokJakarta Utara.Telp. 021-4357509. SEKSI PERIZINAN BANGUNAN KECAMATAN KOJAKomplek Kantor Kecamatan KojaJl. Mangga No.1, LagoaJakarta UtaraTelp. 021-43903758 SEKSI PERIZINAN BANGUNAN KECAMATAN KELAPA GADINGKomplek Kantor Kecamatan Kelapa GadingJl. Boulevard Timur No.1, Kelapa GadingJakarta UtaraTelp. 021-4513593 SEKSI KECAMATAN TANJUNG PRIOKKomplek Kantor... (selengkapnya)

Pengertian dan Definisi

Pengertian-pengertian : Untuk memudahkan pemahaman terhadap ketentuan dalam peraturan bangunan dan rencana kota, maka saya berusaha untuk memberikan pengertian / definisi berdasar kepada pasal pengertian yang terdapat dalam peraturan terkait maupun dalam bahasa bebas agar mudah dimengerti/ difahami.1. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB dalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,memperluas, dan/atau... (selengkapnya)

Perpanjangan SLF

PENGERTIANIMB atau izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan mendirikan bangunan, setelah rencana bangunan memenuhi aspek teknis ketentuan peraturan bangunan dan memenuhi persyaratan rencana kota.SLF atau Sertifikat Layak Fungsi adalah Sertifikat yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta terhadap bangunan gedung yang telah selesai dilaksanakan dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan... (selengkapnya)

Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

I.JENIS PERIZINAN BANGUNAN.Perizinan bangunan yang harus dimiliki pemilik bangunan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2010, terdiri dari :1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF), II.PENGERTIAN :1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai IMB dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasar hasil pemeriksaan dari... (selengkapnya)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

PELAYANAN DAN KEWENANGAN PENERBITAN IMB.Penerimaan berkas Permohonan IMB Rumah Tinggal, kecuali terletak di kompleks (Real Estat) adalah di Loket PTSP di kantor Kecamatan setempat.Penerimaan berkas dan proses penerbitan IMB Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Kompleks / Real Estat dan Bangunan Umum dengan ketinggian sampai dengan 8 lantai adalah di Loket PTSP di kantor Walikota Kota Administrasi setempat.Penerimaan berkas dan proses penerbitan IMB Bangunan Umum dengan ketinggian 9 lantai atau... (selengkapnya)

perpu test

( download - 38 KB)

Pergub DKI Jakarta No.132 Th 2007 ttg Izin Pelaku Teknis Bangunan

( download - 103 KB)

Pergub No.72 Th 2013 ttg Bangunan Rumah Tinggal 3 Lantai

( download - 4962 KB)

Pergub No.128 Th 2012 ttg Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung

( download - 7671 KB)

PERDA No.3 Tahun 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

( download - 8097 KB)

PERDA No.7 TAHUN 1991 TENTANG BANGUNAN DI WILAYAH DKI JAKARTA

( download - 206 KB)

PERDA No.7 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

( download - 416 KB)

PERDA KOTA DEPOK No.3 TAHUN 2006 ttg BANGUNAN DAN RETRIBUSI IMB

( download - 228 KB)

PERDA Kab.TANGERANG No.10 TAHUN 2006 ttg IMB

( download - 44 KB)

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM No. 06/PRT/M/2007 Th 2007 ttg PEDOMAN UMUM RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM No 06/PRT/M/2007, ttg PEDOMAN UMUM RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN ( download - 695 KB)

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM No. 30/PRT/M/2006 ttg PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 30/PRT/M/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN ( download - 1608 KB)

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM No. 29/PRT/M/2006 ttg PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 29/PRT/M/2006 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG ( download - 1233 KB)

PERATURAN BERSAMA 4 MENTERI ttg PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

( download - 52 KB)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG ( download - 441 KB)

UU No. 28 Th 2002 ttg BANGUNAN GEDUNG

( download - 642 KB)

UU No. 26 Th 2007 ttg Penataan Ruang

( download - 288 KB)

Pelayanan KRK, IMB dan SLF di DKI Jakarta

Sabtu, 31 Oktober 2015

Setelah setahun (Tahun 2014) diberlakukan IMB Online, maka pada Januari 2015 Pelayanan Perizinan di Pemda DKI Jakarta dillakukan  perubahan dengan dibentuknya Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).  Semua (sebagian besar) perizinan yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta dilayani oleh BPTSP tersebut, termasuk diantaranya Penerbitan KRK dan RTLB, Perizinan Bangunan (IMB dan SLF) dan pelayanan IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan) untuk Perencana, Pengawas dan Pengkaji Teknis Bangunan.

Sedangkan Dinas Penataan dan Penertiban Bangunan dan Dinas Tata Ruang dilebur menjadi Dinas Penataan Kota, dengan tugas pokok antara lain dalam fungsi pengawasan pembangunan dan bangunan serta penertiban bangunan.

BPTSP dibentuk dari Tingkat Propinsi dengan nama BPTSP, Tingkat Kota Administrasi (Walikota dan Kabupaten) dengan nama Kantor PTSP Kota Administrasi/ Kabupaten dan Tingkat Kecamatan dengan nama Seksi Satlak PTSP Kecamatan.

Untuk bidang perizinan bangunan, kewenangan dalam penerimaan permohonan sampai penerbitan IMB dan SLF adalah :

1. Di Satlak PTSP Kecamatan, mempunyai kewenangan melayani perizinan bangunan untuk Jenis Bangunan Rumah Tinggal (kecuali yang termasuk bangunan golongan Pemugaran atau Hunian Flat atau Rusun),

2. Di Kantor PTSP Kota Administrasi, mempunyai kewenangan melayani perizinan bangunan untuk Jenis Bangunan  Umum (Bukan Rumah Tinggal) sampai dengan 8 Lantai dan Rumah Tinggal yang termasuk bangunan golongan Pemugaran atau Hunian Flat atau Rusun s/d 8 Lantai.

3. Di Badan PTSP (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta, mempunyai kewenangan melayani perizinan bangunan untuk Jenis Bangunan Umum (Bukan Rumah Tinggal) dengan ketinggian diatas 8 Lantai ( 9 Lantai atau lebih ),  serta Pelayanan IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan).

Untuk bidang Ketatakotaan, pelayanan penerbitan KRK (Ketetapan Rencana Kota), kewenangan penerimaan permohonan sampai penerbitan KRK adalah :

1. Di Satlak PTSP Kecamatan, mempunyai kewenangan melayani Pengukuran sampai penerbitan KRK untuk Tanah dengan Luas sampai dengan 500 M2,

2. Di Kantor PTSP Kota Administrasi, mempunyai kewenangan melayani Pengukuran sampai penerbitan KRK untuk Tanah dengan Luas lebih dari 500 M2 sampai dengan 2.500 M2,

3. Di BPTSP Provinsi, mempunyai kewenangan melayani Pengukuran sampai Penerbitan KRK untuk Tanah dengan Luas lebih dari 2.500 M2. 

 

(selengkapnya)

Berita-berita

Selasa, 17 Januari 2012

Berita, 17 Januari 2012

Dalam kurun waktu (sekitar 6 tahun) perjalanan ditayangkannya web ini,banyak pertanyaan dan konsultasi yang kami terima, baik melalui email, telpon dan pertemuan. Diantara pertanyaan dan konsultasi yang kami terima, pada umumnya mempertanyakan tentang tatacara pengurusan SIPPT, Amdal, KRK, IMB, IPB, KMB, permintaan Dasar Hukum/ Peraturan dan Ketentuan yang berlaku, dsb. Dapat saya simpulkan, bahwa memang masih perlu tambahan informasi ttg hal tersebut. Namun yang terbanyak adalah masalah :

1. Seseorang yang telah membeli rumah, tapi belum ada IMB, apakah bisa diurus IMB utk bangunan yang sdh berdiri ? Dan bagaimana cara mengurusnya.

2. Pengembang yang memiliki tanah yang cukup luas (5.000 M2 atau lebih), perizinan apa saja yang harus dimiliki dan bagaimana mengurusnya.

3. Bangunan apa saja yang diwajibkan Amdal atau UKL/UPL.

4. Sesorang/ Badan Usaha akan membeli/ mengontrak bangunan Rumah Tinggal, tapi akan digunakan untuk Usaha/Kantor. Bagaimana saran kami untuk perizinannya.

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas, biasanya saya sampaikan penjelasan :

1. Pada dasarnya bangunan yang telah berdiri, dapat diajukan permohonan IMBnya, selama jenis bangunannya sesuai dengan peruntukan dalam Rencana Kota pada lokasi bangunan tersebut .

Sering terjadi bangunan rumah tinggal dengan luasan tanah sekitar 100 - 200 M2, tetapi setelah di cek rencana kotanya, peruntukan lokasi adalah WTm (Wisma Taman) yang mempunyai persyaratan luas tanah minimum 500 M2 dan kepadatan bangunan (KDB) maksimum 20%. Maka bangunan dimaksud akan kesulitan untuk pengurusan IMBnya atau malah tidak dapat diterbitkan IMB. Demikian juga jangan sampai peruntukan lokasi terkena rencana jalan atau jalur hijau atau peruntukan yang berbeda dari jenis bangunannya, sehingga lokasi tanah atau bangunan tidak dapat diajukan IMB.

Maka kami selalu sarankan agar sebelum membeli bangunan atau tanah, dicek terlebih dahulu peruntukan lokasi dalam Peta Rencan Kota. Pengecekan dapat dilakukan melalui Loket Pelayanan Rencana Kota di Kecamatan atau Kantor Walikota atau Dinas Tata Ruang. Atau dapat juga coba dilihat di web www.tatakota-jakartaku.net

2.  Untuk pengembang yang akan membangun diatas tanah dengan luas 5.000M2 atau lebih, kami sarankan agar :

a. sebelum pembebasan tanah, terlebih dahulu mengurus Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), yaitu Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan) dari Gubernur, sehingga nantinya tdk terkena denda pembebasan tanah tanpa SP3L.

b.  Selanjutnya setelah tanah dibebaskan, dapat diajukan permohonan SIPPT (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah) ke Gubernur.

c. Setelah memiliki SIPPT, pengembang dapat mengajukan KRK (Ketetapan Rencana Kota) dan RTLB (Rencana Tata Letak Bangunan) atau yang dikenal dengan Blokplan.

d. Bersamaan dengan pengurusan KRK dan RTLB, pengembang dapat menunjuk Konsultan/perencana untuk membuat Gambar Rencana Bangunannya.

e. Kemudian untuk Jenis Bangunan tertentu dengan luas bangunan tertentu harus memiliki Amdal atau UKL/UPL (misal perkantoran, dengan luas bangunan 15.000 M2 atau lebih, maka wajib dibuat Kajian Amdal, atau bila luas bangunan 2.000 M2 sampai dengan 14.999 M2, maka wajib UKL/UPL), Amdal atau UKL/UPL ini hrs dibuat oleh Konsultan Amdal.

f. Dan perlu diperhatikan didalam SIPPT banyak kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang SIPPT, inipun agar segera diselesaikan.

g. Setelah dimiliki SIPPT, KRK, RTLB, Amdal atau UKL/UPL dan Gambar Rencana bangunan, maka pemilik siap untuk mengajukan Permohonan IMB di Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta.

3. Dalam memenuhi kewajiban Amdal atau UKL/UPL, selain dari batasan luasan bangunan, juga tergantung dari Jenis Bangunan yang akan didirikan. Karena ada beberapa peraturan yang mengatur tentang hal ini maka utk menentukan jenis kewajibannya agar dikonsultasikan ke Kantor Lingk.Hidup atau  BPLHD atau Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

4. Masalah penggunaan bangunan, sesuai ketentuan yang berlaku maka Jenis Penggunaan bangunan harus sesuai dengan Peruntukan (Rencana Kota) lokasi dan IMB yang dimiliki. Dengan demikian Rumah Tinggal tidak dapat digunakan untuk kegiatan Usaha (Toko atau Kantor atau Industri atau Bengkel atau Klinik, dsb). Ketidak sesuaian penggunaan dengan IMB dapat berakibat tidak dapat dikeluarkannya perizinan berkaitan dengan usaha dimaksud.

Maka kami sarankan agar sebelum membeli/ mengontrak bangunan, teliti terlebih dahulu perizinan bangunan yang ada.

Demikian tambahan informasi yang banyak menjadi pertanyaan pemirsa web kami, mudah2an dapat bermanfaat dan dapat membantu.

 

Berita, 30 Oktober 2011

Sejak Juli 2009, sesuai Pergub. Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan, maka telah ditetapkan struktur Organisasi baru, yang semula adalah Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta menjadi Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta.

Di tingkat Kota Administrasi dan Kecamatan, dari Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya menjadi 2 Suku Dinas yaitu :

- Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi dan

- Suku Dinas  Perizinan Bangunan Kota Administrasi/ Kabupaten.

Sedangkan di tingkat Kecamatan, semula Seksi Penataan dan Pengawasan Bangunan Kecamatan, menjadi 2 Seksi, yaitu :

- Seksi Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kecamatan, dan

- Seksi Dinas Perizinan Bangunan Kecamatan.

Dengan adanya struktur organisasi yang baru tersebut, maka prosedur dan proses perizinan bangunanpun menyesuaikan dengan struktur organisasi yang baru.

 

(selengkapnya)

Informasi izinbangunan.com

Rabu, 29 April 2009

Web site izinbangunan.com ini dapat di peruntukan bagi siapa saja yang membutuhkan informasi mengenai perizinan bangunan di DKI jakarta. Semoga dapat bermanfaat. (selengkapnya)

TPIB (Tim Penasehat Instalasi Bangunan)

TPIB (Tim Penasehat Instalasi Bangunan) adalah Tim Pakar yang ditunjuk oleh Gubernur, yang mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur, terhadap perencanaan instalasi bangunan :1. Bangunan yang menggunakan daya listrik dari PLN atau Diesel Genset lebih dari 500 KVA, 2. Bangunan dengan luas lantai lebih dari 5.000 M2 atau ketinggian lebih dari 8 lantai,3. Bangunan yang memiliki basemen kecuali bangunan fungsi hunian rumah tinggal tunggal dan deret, 4. Bangunan yang dilengkapi... (selengkapnya)

TPKB (Tim Penasehat Konstruksi Bangunan)

TPKB (Tim Penasehat Konstruksi Bangunan) adalah Tim Pakar dibidang Teknis Struktur/ Konstruksi mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur, terhadap perencanaan struktur bangunan :1. Bangunan Tinggi (lebih dari 8 lantai) atau 2. Bangunan Gedung dengan Struktur Khusus,3. Bangunan yang didirikan diatas daerah Reklamasi atau memiliki potensi Likuifaksi, dan4. Bangunan Gedung dengan ketinggian lebih dari 40 MTPKB beranggotakan para ahli yang mewakili institusi perguruan tinggi, asosiasi... (selengkapnya)

TPAK (Tim Penasehat Arsitektur Kota)

TPAK (Tim Penasehat Arsitektur Kota) adalah Tim Pakar dibidang Teknis Arsitektur dan Perkotaan mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur, terhadap perencanaan bangunan :1. Bangunan Tinggi (lebih dari 8 Lantai) atau 2. Bangunan yang terletak di Jalan Protokol atau 3. Bangunan dengan kriteria Pelestarian,4. Bangunan Gedung yang berada di atas dan atau dibawah tanah atau air yang melintasi  Prasarana dan Saran Umum, atau 5. Bangunan dengan Fungsi Khusus.TPAK beranggotakan para... (selengkapnya)