Peraturan

Testimonial

Terimakasih atas informasi yang disampaikan dalam web ini, minimal saya jadi dapat mengerti ketentuan dan peraturan mengenai pengurusan KRK dan IMB (izin mendirikan bangunan). Dan saya bisa melakukan langkah pengurusan dengan benar dan tidak perlu mondar-mandir karena kekurangan ini dan itu. Semoga web ini dapat selalu diupdate agar mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku, khususnya di DKI Jakarta.
Yudi Pratama

Layanannya sudah bagus. Kalo bisa di tambah fasilitas untuk pemesanan jasa pengurusan perizianan bangunan.
Agung

Perizinan Bangunan

Kewenangan Proses Izin (IMB dan SLF) dan KRK

KEWENANGAN PROSES IMB DAN SLF BANGUNAN RUMAH TINGGAL DAN BANGUNAN UMUM (NON RUMAH TINGGAL) :

KELAS C : Yaitu jenis bangunan Rumah Tinggal dengan ketinggian sd 3 lantai dan bukan di lokasi Real Estate atau tidak termasuk golongan Pemugaran A dan B, maka kewenangan proses IMB adalah di Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP-PTSP) Kecamatan setempat, yang beralamat di kantor Kecamatan setempat.

KELAS B : Yaitu untuk semua jenis bangunan umum (non rumah tinggal) dengan ketinggian sampai dengan 8 lantai, maka proses perizinan bangunan (IMB dan SLF) adalah di Unit Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP-DPMPTSP) Kota Administrasi Jakarta setempat, yang beralamat di kantor Walikota setempat. 

KELAS A : Yaitu untuk semua jenis bangunan umum (non rumah tinggal) dengan ketinggian diatas 8 lantai, maka proses perizinan bangunan (IMB dan SLF) adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP-DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, yang beralamat di Mall Pelayanan Publik, Jl. HR Rasuna Said Kav.C No.22, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. 

KEWENANGAN PROSES KETETAPAN RENCANA KOTA (KRK) :

1. Untuk luas tanah sampai dengan 1.000 M2, maka kewenangan proses KRK adalah di UP-PTSP Kecamatan setempat,

2. Untuk luas tanah diatas 1.000 M2 sampai dengan 5.000 M2, maka kewenangan proses KRK adalah di UP-DPMPTSP Kotamadya/ Kabupaten setempat,

3. Untuk luas tanah lebih dari 5.000 M2, maka kewenangan proses KRK adalah di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.